Setuju BBM Naik, Tapi dengan Syarat

Sekitar pukul 21.00 WIB, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Mendikbud Anies Baswedan, dan sejumlah menteri lainnya, resmi mengumumkan kenaikan BBM secara sebesar RP. 2000,- berlaku mulai tanggal 18 November pukul 00.00 WIB. Dengan kenaikan tersebut, premium saat ini mencapai harga Rp. 8500/liter sedangkan Solar Rp. 7500,-/liter. Sontak saja seketika itu antrian di hampir seluruh pom bensin membeludak. Rakyat ingin mengisi penuh tangki kendaraannya sebelum harga naik.

Di sisi lain, harga minyak dunia yang sedang turun sebesar 30% dari 105 dolar/barel menjadi sekitar 74 dolar/ barel membuat sikap pemerintahan Jokowi semakin mendapat kritikan keras. Tak hanya dari rakyat tapi juga sejumlah tokoh seperti Yusril Izha Mahendra. Fadli Zon dan juga Komisi VII DPR RI pun menyayangkan dan menolak kenaikan BBM karena Jokowi dinilai tidak menjelaskan alasannya.

Dari kasus ini pun akhirnya Jokowi terbukti bahwa janji manisnya dahulu telah ia ingkari. Sebagai seorang pemimpin tentu sikap inkonsistensi ini sangat merusak kepercayaan rakyat. Jokowi sebaiknya menjelaskan alasannya dengan jelas kepada publik.

Terkait kenaikan BBM yang telah mendapat banyak penolakan dari hampir seluruh lapisan masyarakat, berikut ini secara pribadi sikap saya.

Pertama. Sejujurnya dalam hati kecil saya menolak BBM naik karena BBM adalah nafas bagi hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Terlebih rakyat kecil yang memiliki penghasilan pas-pasan atau bahkan rakyat yang di bawah garis kemiskinan. Mereka semakin berat karena kenaikan tidak diikuti dengan kekuatan daya beli mereka. Kenaikan BBM ini pasti diikuti kenaikan bahan kebutuhan pokok lainnya. Bahkan tarif dasar angkutan umum juga naik. Rakyat miskin yang sejumlah kurang lebih 28 juta jiwa menjadi semakin kesulitan.

Kedua. Saya ingat tentang alasan kenapa Prabowo dan Gerindra dulu juga pernah mengusulkan agar BBM dinaikkan. Adalah karena ssubsidi BBM ini memang telah memberatkan APBN. Menurut saya benar juga, karena selama ini pembangunan infrastruktur baik pendidikan, pembangunan dan pemberdayaan desa, dll sangat minim. Di remote area berbagai wilayah Indonesia masih banyak jembatan yang belum dibangun, jalanan yang rusak, sekolah-sekolah yang hampir roboh, dll. Bisa jadi hal ini karena APBN banyak terkuras ke subsidi untuk BBM. Asumsi ini tentunya jangan dikaitkan dulu dengan korupsi. Kita masih pada topik pengalihan dana subsidi BBM.

Ketiga. Saya memperkirakan secara sederhana jika tidak dinaikkan, subsidi BBM ini sekitar 80% (non industri) ternyata justru dinikmati oleh kaum menengah ke atas. Mereka yang memiliki daya beli tinggi ternyata memiliki tingkat kebutuhan yang jauh lebih tinggi pula. Maka subsidi menjadi tidak tepat untuk kalangan seperti ini. Sedangkan sisanya 20% baru wong cilik yang notabene minyak sebagai operasional mereka diukur dari tingkat kekuatan daya beli.

Maka seharusnya harga BBM disesuaikan dengan tingkat daya beli masyarakatnya. Pemerintah dan Pertamina harus buatkan sistem sedemikian sehingga wong cilik tetap mendapatkan harga BBM yang sesuai dengan kemampuan daya belinya. Sedangkan kalangan menengah ke atas tidak boleh mendapatkan harga BBM subsidi. Wacana ini pernah saya dengar dulu masa pemerintahan SBY, tapi entah kenapa akhirnya hilang begitu saja.

Keempat. Jika memang sudah harus naik, maka bantuan langsung tunai (BLT) kepada rakyat kecil harus diberikan dan diatur dengan baik agar benar-benar bisa sampai kepada yang berhak. Di sini perlu sistem kontrol pengawasan yang kuat dan jujur.

Kelima. Kami menghimbau pemerintah untuk membuat regulasi yang ketat tentang pembelian kendaraan. Di Jakarta saja saat ini, berdasarkan data Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya jumlah kendaraan roda empat mencapai sekitar 2.541.351 unit dan roda dua sebanyak 9.861.451 unit (mengalami peningkatan sebesar 11% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan jumlah kendaraan ini tak sebanding dengan panjang ruas jalan di DKI Jakarta yang hanya 0.01 persen setiap tahun. Maka dalam jangka waktu 3-4 tahun ke depan Jakarta kemungkinan akan mengalami deadlock karena ruas jalan tak lagi bisa menampung jumlah kendaraan. Akibat kemacetan ini, bisa diperkirakan kerugian baik waktu dan energi senilai milyaran bahkan mencapai angka triliyun rupiah setiap bulannya.

Menurut BPS, peningkatan jumlah kendaraan di seluruh Indonesia kurang lebih juga sekitar 11% (lihat bps.go.id) tahun 2012. Tahun 2013-2014 saya kira semakin besar.

Selain itu pemerintah sebaiknya juga menaikkan pajak kendaraan mewah juga untuk produsen kendaraan agar jumlah kendaraan bisa dikontrol dengan baik. Regulasi ini harus diiringi pula dengan peningkatan pelayanan public transportation.

Keenam. Pemerintah harus mengalokasi dana subsidi tersebut untuk membangun kilang minyak di Indonesia. Karena berdasarkan data yang data bphmigas.go.id, kapasitas tampung kilang minyak Indonesia hanya 1 juta bph, sedangkan kebutuhannya mencapai 1,5 juta bph. Kekurangan tersebut akan ditutupi dengan impor. Namun Indonesia tidak bisa hanya mendatangkan minyak mentah untuk kebutuhan BBM karena minyak mentah yang diimpor tidak akan mampu diolah oleh kilang minyak kita sendiri. Dengan hitungan matematis maka dapat kita simpulkan bahwa Indonesia harus mengimpor minyak bumi dan BBM dalam waktu yang bersamaan. Ini masalah karena juga tak kalah menguras cadangan devisa negara.

Ketujuh. Kalau pemerintahan sekarang bisa menginisiasi ‘kemajuan dari pinggir’, memindahkan subsidi BBM untuk menggerakkan perekonomian dari pinggiran, maka menurut saya ini langkah yang cukup bagus. Inilah kesejahteraan, kemakmuran, keadilan. Semoga pengawalan dan kontrolnya kuat sehingga benar-benar terealisasi. Kami mengajak semua pihak untuk ikut serta mengontrol kebijakan presiden tersebut agar benar-benar dialokasikan sesuai janji.

Kedelapan. Satu-satunya kelemahan besar kebijakan Presiden Jokowi ini adalah karena terlalu cepat dan terkesan tanpa perundingan dan perhitungan. Karena baru saja 1 bulan efektif bekerja dan belum menunjukkan hasil nyata. Jokowi Gegabah!

Selain itu jika dibaca UUD 1945 pasal 23 ayat 1,2 dan 3, perencanaan, perubahan dan pelaksanaan APBN harus persetujuan DPR. Dan langkah presiden menaikkan BBM secara sepihak ini juga telah melanggar UU APBN Pasal 7, ayat 6a yang menjelaskan bahwa pemerintah hanya dapat menaikkan harga BBM tanpa persetuan DPR apabila harga minyak dunia naik hingga 15% di atas asumsi APBN.

Seharusnya Jokowi dan pemerintahannya membangun dulu sektor lain seperti perbaikan tatakelola minyak, melakukan konversi BBM ke BBG, pengolahan biogas sebagai energi alternatif, dll. Sektor biogas ini sangat berpotensi menggantikan BBM karena Indonesia ini dijuluki โ€œArab Saudinya Biofuelโ€. Sayang jika potensi ini tidak diberdayakan.

Kesimpulannya, dengan kondisi saat ini maka seharusnya pemerintah tidak menaikkan harga BBM terlebih dahulu. Jika harus dinaikkan dengan alasan seperti yang telah disebutkan oleh Jokowi saat ini, kebijakan yang paling tepat adalah mencabut subsidi BBM untuk kalangan menengah ke atas. Pemerintah seharusnya membangun dan berdayakan masyarakat miskin dan menengah ke bawah dulu agar daya belinya meningkat. Setelah ekonomi rakyat kecil menguat, bisa dilaksanakan kebijakan-kebijakan lain. Hal ini juga akan sangat berguna untuk masyarakat Indonesia menjelang Asean Free Trade Area / AEC 2015.

Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Maju Indonesiaku.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s